Pileg dan Cara Alternatif memilih Caleg

(25/3/2014) Hari pemilihan anggota legislatif mulai dari tingkat kota sampai pada pusat sudah tinggal menghitung hari. Perhelatan kontestasi politik yang berlangsung setiap 5 (lima) tahun tersebut menjadi sesuatu yang sedang intens diperbincangkan di kalangan masyarakat, sebagai arena pertarungan politik nasional pertama di awal tahun politik ini. Betapa tidak, fenomena politik tersebut memang selalu memiliki daya tarik tersendiri. Mulai dari konteks gelagat atau karakteristik para caleg (calon legislatif) yang unik, lahirnya konflik antar kelompok-kelompok kecil hingga besar di masyarakat, pertarungan para tokoh-tokoh elit politik dan partai di setiap media yang bisa digunakan, fenomena politik uang, dan banyak hal lainnya, yang hampir semuanya cenderung sangat sensasional.

Untuk DPRD kota Makassar sendiri, daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif berjumlah 600 orang, yang tersebar di 5 (lima) daerah pemilihan yang  akan bertarung memperebutkan 50 kursi anggota legislatif untuk kota Makassar, dimana jumlah kursi yang terbesar tersedia di daerah pemilihan Makassar V (11 kursi) yang meliputi kecamatan Mariso, Mamajang, dan Tamalate dengan jumlah penduduk sekitar 340 ribu jiwa. Kondisi tersebut berbeda dengan pemilihan anggota legislatif pada tingkat provinsi, dimana anggota legislatif untuk provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya hanya tersedia 75 kursi untuk diperebutkan, jumlahnya kini bertambah menjadi 85 kursi yang akan diperebutkan oleh 1020 caleg yang tersebar di 11 dapil yang ada, dimana daerah pemilihan Sulawesi Selatan XI yang meliputi kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, kota Palopo, dan Luwu memiliki ketersediaan jumlah kursi yang terbesar (11 kursi) dengan jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa (sumber : KPU Makassar).

Photo Source: www.kompasiana.com

Perubahan di tingkat provinsi tersebut terjadi karena secara nasional memang terdapat penambahan 134 kursi untuk DPRD Provinsi yang saat ini menjadi 2.173 kursi, yang mana sebelumnya hanya 2.008 kursi pada pemilu 2009 yang lalu. Sementara itu, kursi DPRD kabupaten/kota bertambah dari 16.345 kursi pada pemilu 2009 menjadi 17.560 pada pemilu 2014, yaitu penambahan sebesar 1.215 kursi. Hadar Nafis Gumai (anggota KPU) menjelaskan bahwa perubahan kursi terjadi karena adanya perubahan jumlah penduduk yang mengacu pada DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) dari kementrian dalam dalam negeri. Dibanding data kependudukan pada Pemilu 2009, terjadi perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan di beberapa kabupaten/kota. Adanya perubahan jumlah penduduk dikarenakan oleh pemekaran di berbagai wilayah di Indonesia (www.politik.news.viva.co.id), sehingga untuk beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang ada, bisa saja terjadi penambahan ataupun pengurangan jumlah kursi anggota legislatif di daerahnya. Meskipun demikian, pada beberapa daerah juga masih terdapat jumlah kursi yang tetap. Sebagai contoh di kota Makassar, yang oleh anggota KPU kota Makassar Nurmal Idrus mengatakan bahwa tidak terjadinya penambahan kursi di DPRD kota Makassar dikarenakan kuota kursi yang ada sudah memenuhi batas maksimal jumlah anggota DPRD (50 kursi) seperti yang diatur dalam UU No. 12  tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagai perubahan bentuk kedua atas UU No. 32 tahun 2004 (www.rakyatsulsel.com).

Lebih lanjut, pemilihan anggota legislatif pusat (DPR RI dan DPD RI) di provinsi Sulawesi Selatan kondisinya juga masih sama seperti yang terjadi di Makassar, yaitu tidak terdapat perubahan dalam jumlah kursi yang diperebutkan, dimana untuk pemilu legislatif 2014 masih tetap terdapat 24 kursi yang diperebutkan oleh 288 caleg, yang mana terbagi atas 3 (tiga) wilayah daerah pemilihan. Kursi terbanyak berada di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, yaitu Kabupaten Barru, Bone, Bulukumba, Maros, Pangkajene, Sinjai, Soppeng, Wajo, dan Parepare, dengan jumlah penduduk sekitar 3,2 juta jiwa. Sementara itu, untuk konteks DPD RI juga memiliki kasus yang sama dengan di Makassar, dimana terdapat 4 (empat) kursi yang diperebutkan oleh 33 calon senator. Hal ini memang mengacu pada UU No. 22 tahun 2003 pasal 33 yang mensyaratkan bahwa anggota DPD tiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang.

Jaman Edan membutuhkan cara yang ‘Gila’ dalam memilih Caleg

Berdasarkan data tersebut, mungkin menjadi hal yang wajar bilamana kita sebagai warga masyarakat pun bosan, jenuh, atau pada titik ini bahkan risih melihat betapa menjamurnya alat peraga caleg, partai, sampai pada tokoh-tokoh masyarakat yang mencoba menarik simpatik (baca: suara) para pemilih. Karena apabila dihitung, terdapat 1908 caleg dari 12 partai yang memasang atribut di setiap pelosok daerah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan ini, atau secara khusus untuk di kota Makassar sendiri terdapat 909 tampang caleg (DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI) yang sering kita temui dalam bentuk yang bervariasi mulai dari brosur, umbul-umbul, spanduk, papan reklame, baligho, dan lain sebagainya.

Untuk itu, memilih dan menetapkan satu pilihan terhadap calon anggota legislatif di setiap tingkatan yang ada (DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI) menjadi salah satu perhatian yang cukup penting bagi (setidaknya) para pemilih di kota Makassar yang tidak termasuk dalam golongan putih. Untuk itu, saya mencoba menjabarkan beberapa aspek-aspek alternatif yang mungkin terbilang ‘aneh’ dan sedikit frontal sebagai bahan pertimbangan dalam menilai para calon anggota legislatif, yang akhirnya kita bisa sampai pada satu ketetapan dalam menjatuhkan pilihan.

Pertama, sebagaimana pesan moral yang selalu ada di masyarakat, janganlah memilih caleg yang mengambil rasa simpatik (baca: suara) dengan cara melakukan pemberian-pemberian yang bersifat materil seperti uang, hadiah, sembako, pembangunan rumah ibadah, perbaikan jalan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Perlu dipahami bahwa hal tersebut cenderung dilakukan oleh caleg yang hanya ingin membangun hubungan jangka pendek semata, yang juga bisa saja didasari oleh keterbatasan kapasitas dan pengetahuan (kompetensi) caleg tersebut ataupun tidak adanya visi kesejahteraan yang dibawanya. Dalam bahasa yang lebih umum, kita menyebutnya dengan membentuk hubungan transaksional semata, bukan membentuk hubungan yang transformatif.

Kedua, janganlah memilih caleg yang lebih bertopang pada nama besar keluarganya, sebagaimana pencalonannya hanya didasari oleh peluang atas jabatan sebagai anggota legislatif tersebut, bukan pada kegelisahan atas realitas masyarakat dan bangsa yang kemudian mendorongnya untuk bisa ikut berkontribusi terhadap usaha-usaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, pilihlah caleg yang memang memiliki kapasitas atau bidang kompetensi yang sesuai dengan visi ataupun konten program yang ditawarkannya dan dijanjikannya (kalau ada). Hal tersebut menjadi penting untuk dipahami dan dipertimbangkan karena terdapat beberapa kondisi dimana tawaran yang berupa program-program dari seorang caleg sering tidak sesuai dengan kapasitas atau bidang kompetensi yang ia miliki. Keempat, janganlah pilih caleg yang jumlah alat peraganya (brosur, spanduk, baligho, papan reklame dan lain sebagainya) membanjiri hampir disetiap sudut daerah pemilihannya. Karena hal itu lebih mencerminkan betapa caleg tersebut lebih memfokuskan diri pada citra ketimbang konsep visinya sebagai calon anggota legislatif. 

Kelima, mengutip pesan dari seorang bijaksana yang menyampaikan bahwa dalam mendorong atau memilih seorang pemimpin, sebenarnya hanya perlu melihat dari dua hal yang sangat sederhana, pertama adalah jangan memilih pemimpin yang mana Ia (calon pemimpin tersebut) sangat tidak menginginkan jabatan atau posisi tersebut. Begitupun juga sebaliknya, janganlah kita memilih pemimpin yang mana Ia sangat ingin untuk dipilih, atau dalam hal ini sangat menginginkan jabatan atau posisi tersebut. Maka begitupun dalam konteks memilih caleg, janganlah memilih caleg yang anda anggap memiliki hasrat atau syahwat politik yang terlalu besar (baca: sangat ingin) untuk menjadi seorang anggota legislatif. Karena sebagai daftar calon tetap (DCT), tentu saja para caleg tersebut sudah tidak lagi berada pada tataran sangat tidak menginginkan jabatan atau posisi yang ada, yang dalam hal ini anggota legislatif.

Terlpeas dari aspek-aspek alternatif yang ‘aneh’ dan sedikit frontal sebagai bahan pertimbangan di atas, sebagaimana yang sering dihimbaukan, saya tetap menyarankan agar kita bisa lebih proaktif menelusuri rekam jejak dan penjabaran visi-misi dan program (setidaknya, dalam melihat ada atau tidak adanya) dari setiap caleg yang ada. Tentunya sebagai dasar pertimbangan yang utama yaitu dengan melihat secara kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan visi kesejahteraan yang dibawa dalam menentukan pilihan suara kita agar menghasilkan anggota-anggota legislatif yang berkualitas.

Semua aspek-aspek alternatif dalam memilih calon wakil rakyat di atas tentu saja tidak memiliki dasar dan justifikasi yang kuat atau bahkan etis untuk digunakan, karena memiliki tingkat subyektifitas yang tinggi, atau sangat relatif, setidaknya oleh saya sendiri selaku penulis. Karena konsep tersebut hanya didasari oleh pandangan-pandangan pribadi saya atas pengamatan dari fenomena-fenomena politik yang terjadi di kota Makassar dan daerah-daerah lainnya yang terlihat secara langsung ataupun tidak langsung terangkum di dalam berbagai berita dan melalui berbagai media secara akumulatif, yang kemudian lebih memilih untuk berada pada posisi sedikit ekstrim dalam melakukan penilaian.

Karena menjadi pemilih yang objektif dalam arena politik di tengah arus informasi yang simpang siur menjadi hal yang sangat sulit, setidaknya dalam kurun waktu yang kurang lebih hanya tersisa 2 (dua) pekan saja dalam mempertimbangkan pilihan kita. Hal itu disebabkan masih dominannya informasi yang tidak memiliki sumber, dasar, dan validitas yang kuat dari setiap sisi suatu informasi. Apalagi, keberadaan media massa saat ini tidak bisa betul-betul kita anggap bebas dari segala kepentingan para pemodal dalam melakukan pemberitaan dan membentuk opini di masyarakat. Di sisi yang lain, masih terdapat beberapa kalangan masyarakat yang masih minim dalam hal akses informasi. Dengan demikian, pun setidaknya kita mencoba melakukan justifikasi dalam sudut pandang yang sarat akan unsur subyektifitasnya, kita memiliki kerangka penjelasan atau rasionalitas tersendiri yang tentu saja menjadi hal yang mungkin apabila tidak semuanya bisa memiliki landasan teoritik yang dalam dan kuat sebagaimana sebuah pandangan yang obyektif.

Bukankah sebagai makhluk yang berakal terdapat jiwa yang terpuaskan apabila kita bisa secara merdeka menetapkan sebuah pilihan dengan dasar pengetahuan yang kita miliki sendiri, karena setidaknya dia tegas berdiri pada satu tiang, dan bukannya asal-asalan. Tentu saja pilihan tersebut juga akan jauh lebih bermartabat apabila tidak hanya berdasarkan atas asas kebermanfaatan (jangka pendek) semata, apalagi dalam bentuk materil yang dapat merugikan kepribadian kita sendiri secara jangka panjang.

#Kampanye =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s