GOLPUT: Kejenuhan dalam Fenomena Politik Transaksional

(6/3/2014) Angka tingkat golput pada pemilu di Indonesia pada tahun 2014 ini diprediksikan akan melampaui angka dari tingkat golput di Amerika yang dalam 200 tahun terakhir, yang secara akumulatif berada pada titik 40 persen. Hal ini kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi dilihat dari tren meningkatnya angka golput (non-voters) yang terjadi dalam 12 tahun terakhir, yaitu pada 3 (tiga) pemilu legislatif telah berlangsung. Seperti dilansir pada pada republika online (edisi 23/2/12) bahwa pada pemilu legislatif di tahun 1999 tingkat golput berada pada angka 6,3 persen, meningkat di sekitaran angka 16 persen pada tahun 2004, dan terkahir berada pada angka 29,1 persen di tahun 2009. Pada pemilihan kepala daerah pun sudah berada pada kisaran angka 50%. Dari data tersebut dapat kita pahami bahwa sesungguhnya para golongan putih (golput) atau non-voters tersebutlah yang menjadi pemenang mutlak dari setiap pemilihan umum yang dilaksanakan.

Menarik melihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait dengan perilaku pemilih untuk berada pada golongan putih (golput) tersebut, yang dilakukan pada saat pemilihan umum sedang berlangsung. Responden yang dipilih adalah mereka yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) namun tidak melakukan pencoblosan di hari pelaksanaan pemilu. LSI menemukan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi alasan mendasar mengapa para voters tersebut tidak pergi melakukan pencoblosan. Pertama, adalah alasan administratif, seperti tidak mendapatkan undangan atau kartu pemilih. Kedua, alasan teknis (pekerjaan, urusan pribadi, dll.). Ketiga, adalah apatisme terhadap politik, yang menganggap bahwa politik tidak bisa lagi memberikan perubahan yang lebih baik atau bahkan merusak bagi mereka (Nyarwi, Golput dalam Pilkada). Dari hasil penelitian tersebut, dapat kita lihat bahwa ternyata dibandingkan alasan apatisme terhadap model perpolitikan yang ada, alasan administratif masih lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam melakukan abstain.

Konteks pemilihan umum yang terjadi dalam satu dekade terkahir ini sudah sangat kental dan menonjol terkait dengan hubungan-hubungan transaksional yang terbangun (entah itu secara langsung ataupun tidak) oleh para insan politik. Sudah cukup sulit bagi kita untuk melihat hubungan dengan visi transformatif yang diharapkan bisa kembali menguat pada dunia politik yang ada di Indonesia. Maka tidaklah naif ketika kita menganalogikan proses politik yang terjadi dengan sebuah proses perdagangan yang selalu bisa kita lihat di pasar. Maka, dalam kaitan pasar tersebut, jangan sampai kita ternyata bisa dengan lebih jelas melihat dan menggambarkan situasi politik atau dalam hal ini ‘pasar’ tersebut dengan menggunakan pendekatan atau sudut pandang pemasaran.

Dalam sudut pandang ilmu pemasaran yang memiliki falsafah needs and wants, secara garis besar menekankan pada pengidentifikasian dan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Hal tersebut menjadi sebuah landasan dari terjadinya pertukaran antara produsen dan konsumen dalam sebuah pasar. Celakanya, hal ini sepertinya dilakukan secara harfiah oleh mayoritas para insan politik yang ada, yang melakukan hubungan transaksional (perniagaan) dalam konteks politik sehingga menjadikan arena politik tersebut tidak lebih dari sebuah pasar. Oleh sebab itu, dapat kita pahami fenomena transaksional tersebut tumbuh dan berkembang karena proses politik yang ada memiliki orientasi ekonomi yang lebih dominan.

Photo Source: republika.co.id

Fenomena GOLPUT di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Pemasaran

Dari fenomena hubungan transaksional yang terbangun dalam dinamika politik tersebut, setidaknya 2 (dua) hal terkait hasil penelitian yang dikeluarkan oleh LSI atas fenomena golput diatas yang menjadi poin yang cukup menarik untuk dikaji dari sudut pandang ilmu pemasaran, sebagai bahan refleksi bagi para insan politik di arena yang cenderung telah menjadi pasar.

Pertama, elemen process dalam pemasaran sebagai sebuah valueenabler dari suatu perusahaan perlu diperhatikan, karena hanya dengan adanya proses lah kedelapan elemen inti pemasaran lainnya akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien (Hermawan Kartajaya, New Wave Marketing). Pada dasarnya, elemen proses menuntut perusahaan untuk menjadi kapten dari pengelolaan keseluruhan proses rantai pasokan, mulai dari barang mentah sampai pada konsumen akhir. Hal tersebut karena proses dianggap sebagai usaha penghantaran value (nilai) secara keseluruhan pada pelanggan. Dalam konteks pemilu pun seperti itu, politisi yang dalam hal ini berada pada posisi yang sama dengan perusahaan, yang meskipun dengan orientasi yang pragmatis, seharusnya memberikan atensi yang besar terhadap proses penghantaran nilai dari efektifitas pemilu itu sendiri, agar bisa sampai ke masyarakat secara menyeluruh. Meskipun tidak bisa dinafikan bahwa masih adanya faktor X atau asumsi lain yang menjadi sebab atas masalah administratif yang dibahasakan, seperti adanya dugaan bahwa terjadi perdagangan kartu pemilih, perilaku yang menyimpang oleh oknum penyelenggara pemilu, dan lain sebagainya.

Kedua, merujuk pada konsep Marketing Trilogy yang berbicara tentang product management, brand management dan customers management, para pelaku politik secara umum dapat kita tempatkan pada posisi brand management. Tahap dimana dibutuhkannya pengelolaan merek (citra) agar bisa menjadi lebih dekat secara emosional kepada masyarakat (customer). Hal ini diimplikasikan oleh banyaknya pesaing baru yang bermunculan serta tumbuh dan berkembangkannya media massa sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam siklus pemasaran. Namun, tidak lagi berfokus pada product management yang berorientasi penuh pada produk atau tingkat penjualan ataupun sudah berada pada tahap customer management yang berorientasi pada pengenalan karakteristik masyarakat (konsumen) secara detail atau personal. Dalam konteks brand management tersebut, salah satu elemen strategi dalam pemasaran yang memiliki keterkaitan yang erat adalah positioning, yaitu persepsi yang terbentuk di benak konsumen ketika mendengar sebuah brand (merek). Sebagai contoh, meskipun berada dalam satu jenis bisnis yang sama, di mata konsumen Toyota adalah merek dengan positioningmobil keluarga, berbeda dengan Ferrari yang memiliki positioningsebagai premium car. Namun, Hermawan Karjaya dalam bukunya New Wave Marketing mencoba mengelaborasi model positioning yang dianggap top-down atau satu arah tidak lagi efektif untuk diterapkan di masyarakat, asumsi bahwa pasar telah menjadi datar membuat konsumen tidak bisa lagi dipersepsikan sebagai anak kecil yang hanya menerima secara serta-merta positioning yang dibangun oleh perusahaan. Dalam konteks politik pun demikian, banyaknya slogan atau jargon-jargon politik seperti “merakyat, jujur, bebas korupsi, pendidikan gratis”, dan lain sebagainya tidak bisa lagi dibangun secara bebas dan satu arah saja. Dalam arti, perlu terdapat proses clarifying (klarifikasi) secara nyata di masyarakat, sehingga tercipta kondisi yang horizontal dan dua arah antara para pelaku politik yang membangun sebuah positioning dan secara bersamaan pula melakukan clarifying kepada masyarakat atas persepsi yang dibangunnya. Karena saat ini, masyarakat sudah lebih melihat pada konsistensi dari sikap dan perilaku yang menjadi cerminan atas watak, kapasitas dan karakter para insan politik tersebut ketimbang rangkaian bahasa propoganda yang tercipta di setiap kampanye.

Kedua masalah tersebut yang mana berimplikasi pada rendahnya customer satisfaction (kepuasan konsumen) yang dalam hal ini masyarakat, terkait pemilihan umum (pemilu) tercermin dari angka tingkat golput yang ada. Seharusnya hal tersebut dilihat sebagai tidak efektifnya lagi strategi ‘pemasaran’ yang dilakukan pada beberapa pemilu yang lalu. Seperti yang dikutip oleh bapak manajemen Peter. F. Drucker yang mengatakan bahwa jika kita terus melakukan apa yang dulu berhasil, maka kita hanya akan menemui kegagalan (Cohen, a Class with Drucker). Maka dari itu, mengubah pola pikir kita sebagaimana para pemasar dunia yang mengubah pola pikirnya menjadi horizontal menjadi langka awal cukup baik dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Thomas L. Friedman dalam bukunya The World is Flat yang menerangkan bahwa dunia sudah menjadi datar berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Begitupun pasar (atau yang dalam hal ini dunia politik) juga sudah menjadi datar. Oleh sebab itu, kita tidak bisa lagi menafikan hal yang cenderung dianggap ‘kecil’ dan bahkan dinafikan oleh mayoritas insan politik kepada masyarakat sebagai konstituennya, misalnya seperti integritas, kapasitas (kompetensi), kepedulian sosial, dan kesejatian lainnya dari setiap slogan dan jargon-jargon politik yang didekatkan ke telinga masyarakat. Karena semua hal tersebut di dunia yang datar ini akan terlihat dan tergambarkan dengan sangat jelas, betapapun para politisi dan pemikir-pemikir yang berada di belakangnya mencoba mengkonstruksi kebohongan dan ilusi tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s